Serdang Bedagai, 11 November 2026 – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, untuk meninjau langsung kualitas pelayanan publik hingga ke wilayah pelosok desa. Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut mencakup pemeriksaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sergai serta peninjauan ke Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintah tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga dapat dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat administrasi. Purwadi menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan sistem pelayanan yang merata, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan warga di berbagai wilayah.
Dalam kunjungannya ke Desa Bagan Kuala, Purwadi melihat secara langsung kondisi pelayanan masyarakat di wilayah yang menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Desa tersebut menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian karena lokasinya relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Selain persoalan akses, masyarakat setempat juga menghadapi ancaman banjir rob yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam memastikan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar tetap berjalan. Purwadi menilai kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan lokasi tempat tinggal. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebutuhan masyarakat lainnya perlu tetap tersedia meskipun menghadapi hambatan geografis maupun lingkungan.
Wamen PANRB juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah Desa Bagan Kuala yang berupaya membangun dan memperbaiki infrastruktur dengan kemampuan yang tersedia. Menurutnya, inisiatif pemerintah desa menjadi bagian penting dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak selalu harus menunggu tersedianya fasilitas besar, tetapi dapat dimulai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Meski demikian, dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Koordinasi antartingkat pemerintahan menjadi faktor penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara berkelanjutan. Purwadi berharap semangat pelayanan yang ditunjukkan pemerintah desa dapat terus diperkuat melalui pembenahan fasilitas dan peningkatan kemampuan aparatur.
Sebelum mengunjungi wilayah pelosok, Purwadi terlebih dahulu meninjau operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Serdang Bedagai. Fasilitas yang berada di Kompleks Replika Istana Sultan Serdang, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, tersebut disiapkan untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi. MPP Sergai telah menyediakan 14 loket dengan 109 jenis layanan yang berasal dari sejumlah instansi pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat mendatangi kantor berbeda ketika mengurus dokumen atau memperoleh pelayanan tertentu. Purwadi mengapresiasi kesiapan pelayanan yang telah berjalan meskipun fasilitas pendukungnya masih tergolong sederhana. Ia menilai kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh kemudahan, kepastian prosedur, dan pelayanan yang responsif.
Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan menyambut positif kunjungan Wamen PANRB karena dinilai memberikan perhatian langsung terhadap perkembangan pelayanan publik di daerah. Pemerintah Kabupaten Sergai telah mempersiapkan MPP sebagai pusat pelayanan terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kecamatan. Saat ini, fasilitas tersebut masih berada dalam tahap uji coba sebelum memasuki proses peresmian secara resmi. MPP Sergai juga termasuk dalam rencana pengembangan fasilitas pelayanan publik yang mendapat perhatian Kementerian PANRB. Sebanyak 13 MPP direncanakan masuk dalam agenda peresmian sebagai bagian dari perluasan layanan pemerintahan yang lebih terintegrasi. Pemerintah daerah berharap kehadiran MPP dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Purwadi menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam cara aparatur pemerintah melayani masyarakat. Kementerian PANRB terus mendorong Gerakan Pelayanan Publik dengan semangat Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas. Prinsip tersebut menekankan pentingnya sikap profesional, kecepatan penanganan kebutuhan masyarakat, serta pelayanan yang terbebas dari permintaan imbalan tidak resmi. Aparatur pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi warga. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan harus memperhatikan kemudahan prosedur dan keterbukaan informasi mengenai persyaratan administrasi. Dengan penerapan prinsip tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya terlihat melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga melalui perubahan budaya kerja aparatur.
Kunjungan Wamen PANRB ke Kabupaten Serdang Bedagai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan pelayanan publik hingga wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Peninjauan terhadap MPP dan Desa Bagan Kuala memperlihatkan pentingnya pendekatan yang berbeda antara kawasan pusat pelayanan dan wilayah pelosok. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas, kompetensi petugas, serta koordinasi antarlembaga agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara efektif. Perhatian terhadap wilayah yang rawan banjir rob juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan ketika terjadi gangguan lingkungan. Kementerian PANRB menempatkan kemudahan akses dan integritas aparatur sebagai unsur penting dalam pengembangan pelayanan publik nasional. Melalui pembenahan yang konsisten, masyarakat di Serdang Bedagai diharapkan memperoleh layanan pemerintahan yang semakin cepat, merata, dan dapat diandalkan tanpa harus menghadapi hambatan jarak maupun keterbatasan infrastruktur.