Jakarta, 10 November 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan tambang yang dikendalikan pengusaha Arif Kurniawan, sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penetapan tersebut diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada Selasa (10/11/2026). Perkara yang ditangani penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mencakup dugaan penyimpangan kegiatan pertambangan sepanjang periode 2013 hingga 2025. PT BSJ diduga tetap menjalankan aktivitas penambangan meskipun masa berlaku izin usaha pertambangannya telah berakhir. Kejagung menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi.
Anang menjelaskan bahwa PT BSJ diduga melanjutkan kegiatan penambangan nikel setelah izin perusahaan berakhir pada 2014. Aktivitas tersebut disebut masih berlangsung hingga 2025, meskipun perusahaan tidak lagi memiliki dasar perizinan yang sesuai untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Penyidik juga menemukan dugaan penambangan di kawasan hutan lindung serta penggunaan dokumen izin perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang memiliki izin. Praktik tersebut diduga memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Namun, besaran kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh auditor yang berwenang.
Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung mengungkap bahwa Arif Kurniawan merupakan salah satu pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari kegiatan perusahaan. Arif disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara melalui jaringan perusahaan induk. Selain PT BSJ, penyidik turut menelusuri kegiatan PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga berada dalam jaringan pengendalian yang sama. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui hubungan kegiatan operasional, pengurusan perizinan, serta transaksi keuangan antarkorporasi. Meski demikian, penetapan tersangka pada tahap ini ditujukan kepada PT BSJ sebagai badan hukum, sedangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana individu masih bergantung pada perkembangan hasil penyidikan.
Kejagung sebelumnya telah melakukan penggeledahan di enam lokasi wilayah Jakarta pada 5 November 2026 untuk mengumpulkan barang bukti terkait perkara tersebut. Lokasi yang diperiksa mencakup rumah serta sejumlah kantor perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan nikel. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp11,79 miliar yang ditemukan dalam beberapa koper dan tas. Petugas juga mengamankan dokumen operasional perusahaan, telepon genggam, laptop, perangkat komputer, serta barang bukti elektronik lainnya. Seluruh barang bukti diperiksa untuk menelusuri aliran dana, aktivitas perusahaan, dan kemungkinan penyimpangan dalam proses pengurusan izin pertambangan.
Selain dugaan penambangan tanpa izin yang sah, penyidik mendalami indikasi pemberian uang kepada oknum penyelenggara negara untuk memperlancar kegiatan perusahaan. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengurusan administrasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta proses produksi dan penjualan hasil tambang. Kejagung menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan yang memungkinkan perusahaan tetap menjalankan kegiatan meskipun terdapat persoalan dalam perizinannya. Dalam proses penyidikan, aparat juga memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas peran pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan pertambangan. Penelusuran tersebut menjadi penting karena dugaan korupsi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan kemudahan secara melawan hukum.
Pada 9 November 2026, penyidik kembali melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kantor perusahaan di wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh dokumen tambahan yang berkaitan dengan izin pertambangan, kegiatan produksi, dan pengelolaan kawasan hutan. Sejumlah dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan turut menjadi perhatian penyidik. Kejagung juga membuka kemungkinan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap jajaran direksi atau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana. Namun, setiap penetapan tersangka baru harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan hasil pemeriksaan sesuai prosedur hukum.
Atas dugaan perbuatannya, PT Bumi Sentosa Jaya dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari upaya Kejagung mengusut penyimpangan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi merugikan negara. Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan terhadap dokumen, transaksi keuangan, dan hubungan antarpihak untuk memperjelas konstruksi perkara secara menyeluruh. Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut pengawasan izin pertambangan serta pemanfaatan kawasan hutan dalam kegiatan industri nikel. Kejagung menegaskan bahwa proses hukum akan terus dikembangkan secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.