Jakarta, 18 Mei 2026 – Menteri Dalam Negeri mendorong penguatan pendekatan lunak atau soft approach dalam upaya mencegah berkembangnya ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk melengkapi langkah penegakan hukum yang selama ini dilakukan aparat keamanan dalam menangani ancaman radikalisme di tengah masyarakat. Pemerintah menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga harus menyentuh aspek pendidikan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat agar akar persoalan dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Karena itu, peran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dianggap sangat penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap paham ekstrem.
Pengamat keamanan nasional menjelaskan soft approach dalam penanganan ekstremisme biasanya menekankan dialog, edukasi, penguatan toleransi, dan pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencegah penyebaran paham radikal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang karena menyasar faktor-faktor yang dapat membuat seseorang rentan terpapar ideologi kekerasan, seperti keterasingan sosial, minimnya literasi, hingga persoalan ekonomi dan identitas. Dalam banyak kasus di berbagai negara, pendekatan humanis dan pemberdayaan masyarakat disebut mampu membantu mengurangi risiko rekrutmen kelompok ekstremis terutama di kalangan generasi muda.
Selain peran pemerintah pusat, penguatan pemerintah daerah juga disebut menjadi kunci penting dalam strategi pencegahan ekstremisme. Pengamat kebijakan publik menjelaskan pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis untuk mendeteksi gejala sosial dan membangun komunikasi dengan komunitas lokal. Program pendidikan kebangsaan, penguatan moderasi beragama, hingga aktivitas sosial berbasis komunitas dinilai dapat membantu memperkuat daya tahan masyarakat terhadap narasi intoleransi dan kekerasan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Pengamat sosial digital menyebut penyebaran propaganda ekstrem melalui media sosial kini semakin cepat dan sulit dikendalikan karena memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau masyarakat luas. Karena itu, peningkatan literasi digital dan kemampuan masyarakat memilah informasi dianggap sangat penting agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif maupun propaganda berbasis kebencian yang beredar di internet.
Dorongan Mendagri untuk memperkuat soft approach kini menjadi bagian dari upaya membangun strategi pencegahan ekstremisme yang lebih komprehensif di Indonesia. Banyak pihak berharap pendekatan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran, inklusif, dan tahan terhadap pengaruh paham kekerasan. Di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dinilai akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional di masa depan.