Jakarta, 7 September 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Kementerian Sosial akan memberikan tindakan tegas kepada pegawai yang terbukti terlibat aktivitas judi online. Sanksi akan diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kemensos menerima data mengenai sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan transaksi berkaitan dengan judi online. Data awal tersebut berasal dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kemensos melalui Inspektorat Jenderal kini melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk memastikan keterlibatan masing-masing pegawai. Gus Ipul menekankan bahwa indikasi dalam laporan belum otomatis menjadi dasar pemberian hukuman sebelum proses pemeriksaan selesai. Namun, apabila keterlibatan dapat dibuktikan, kementerian memastikan sanksi akan dijalankan sesuai ketentuan.
Gus Ipul menyampaikan persoalan tersebut saat memberikan arahan dalam apel pembinaan pegawai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Ia meminta seluruh jajaran menjauhi judi online karena dampaknya tidak hanya berhenti pada persoalan pribadi. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi kondisi keluarga, menimbulkan utang, mengganggu produktivitas, dan pada akhirnya berdampak terhadap kinerja pegawai. Bagi aparatur negara, keterlibatan dalam judi online juga berkaitan dengan persoalan disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas. Gus Ipul mengingatkan pegawai Kemensos mengemban tanggung jawab mengelola berbagai program yang diperuntukkan bagi masyarakat membutuhkan. Karena itu, perilaku setiap pegawai dinilai harus mencerminkan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan negara. Pimpinan unit kerja juga diminta meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap jajarannya.
Berdasarkan data yang diterima Kemensos, sekitar 1.900 pegawai di tingkat pusat maupun daerah masuk dalam daftar yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Dari jumlah tersebut, 1.816 orang tercatat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, 42 orang merupakan PPPK paruh waktu, dan 42 lainnya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pegawai yang terindikasi berasal dari sejumlah unit kerja dengan jumlah yang berbeda. Sebanyak 124 orang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Tiga orang tercatat berada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sementara sebagian besar lainnya berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, termasuk pegawai dan pendamping sosial yang bekerja di berbagai daerah. Proses klarifikasi terhadap kelompok di daerah masih berlangsung karena lokasi mereka tersebar di banyak wilayah.
Dari proses klarifikasi awal terhadap sebagian pegawai di tingkat pusat, lebih dari 70 persen disebut telah mengakui pernah mengikuti aktivitas judi online dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Ada pegawai yang mengaku hanya pernah mencoba, sementara sebagian lainnya disebut telah menjadikan aktivitas tersebut sebagai kebiasaan hingga mengalami kecanduan selama bertahun-tahun. Kemensos masih memeriksa periode transaksi, jumlah uang yang digunakan, serta pola keterlibatan setiap pegawai. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tindakan disiplin. Gus Ipul menilai temuan itu memprihatinkan karena aparatur negara semestinya memberikan contoh dalam menjaga integritas. Pemeriksaan juga dilakukan agar pegawai yang hanya tercantum dalam data tetapi memiliki keadaan berbeda mendapatkan kesempatan memberikan penjelasan. Seluruh hasil klarifikasi nantinya akan dicocokkan dengan data transaksi yang diterima dari PPATK.
Kemensos menargetkan proses verifikasi dan audit terhadap sekitar 1.900 pegawai tersebut dapat diselesaikan pada akhir September 2026. Inspektorat Jenderal telah mengerahkan tim untuk menelusuri aliran dana dan memastikan sumber uang yang digunakan dalam transaksi. Penelusuran menjadi semakin penting karena terdapat indikasi bahwa sebagian transaksi tidak hanya menggunakan uang pribadi. Kemensos sedang mendalami kemungkinan adanya uang kedinasan atau anggaran kementerian yang disalahgunakan untuk membiayai judi online. Jika dugaan penggunaan uang negara tersebut terbukti, Gus Ipul menegaskan perbuatannya akan dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan dokumen keuangan dan data transaksi agar keputusan tidak hanya bertumpu pada dugaan. Hasil audit selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan administratif maupun langkah lain sesuai aturan.
Nilai transaksi yang terdeteksi dalam data awal juga menjadi perhatian kementerian. Kemensos menyebut terdapat transaksi dengan nilai rata-rata sekitar Rp4 juta, sementara akumulasi pada temuan tertentu mencapai lebih dari Rp2 miliar. Besarnya nilai tersebut tidak serta-merta berarti seluruh dana berasal dari anggaran kementerian karena sumber uang masih diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Pemerintah ingin membedakan secara jelas antara pegawai yang menggunakan uang pribadi dengan kemungkinan adanya penyalahgunaan uang kedinasan. Apabila ditemukan penggunaan anggaran negara, pemeriksaan akan diarahkan pada asal dana, mekanisme penggunaannya, serta pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Penelusuran tersebut diperlukan karena penyalahgunaan uang negara memiliki konsekuensi yang lebih berat dibandingkan persoalan disiplin pribadi. Kemensos memastikan pemeriksaan dilakukan sampai aliran dana dapat dijelaskan secara memadai.
Gus Ipul menyebut tiga pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal termasuk dalam kelompok yang terindikasi dan telah mengakui keterlibatannya. Menurutnya, kondisi tersebut mendapat perhatian khusus karena Inspektorat Jenderal memiliki fungsi pengawasan internal terhadap tata kelola kementerian. Pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan dituntut mempunyai standar integritas tinggi karena bertugas memastikan unit lain bekerja sesuai aturan. Gus Ipul menilai pegawai yang terbukti terlibat aktivitas tersebut tidak layak tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan posisi yang sama. Langkah administratif terhadap mereka akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Kementerian tidak ingin proses penindakan berhenti hanya pada pegawai di unit tertentu. Seluruh pegawai yang masuk dalam data akan diperlakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing.
Bentuk sanksi yang disiapkan dapat berbeda bergantung pada status pegawai dan beratnya pelanggaran. Tindakan dapat berupa peringatan, penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, hingga pemberhentian apabila ditemukan pelanggaran berat yang memenuhi ketentuan. Bagi pegawai berstatus PPPK, evaluasi juga dapat memengaruhi keberlanjutan kontrak kerja mereka. Sementara pegawai yang terbukti menyalahgunakan uang kementerian untuk aktivitas judi online dapat menghadapi konsekuensi yang lebih berat, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku. Kemensos menekankan pemberian sanksi tetap harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap data yang ditemukan. Pendekatan tersebut diperlukan agar tindakan disiplin diberikan berdasarkan bukti dan bukan sekadar indikasi awal.
Persoalan judi online di lingkungan Kemensos juga bersinggungan dengan tugas kementerian dalam mengelola bantuan sosial. Selain memeriksa pegawai, Kemensos tengah mendalami data lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online. Verifikasi diperlukan karena rekening maupun identitas penerima manfaat dapat digunakan oleh anggota keluarga lain dalam satu kartu keluarga. Dalam sejumlah klarifikasi, aktivitas transaksi disebut dilakukan oleh suami, istri, anak, cucu, atau anggota keluarga lainnya dan bukan selalu oleh orang yang tercatat sebagai penerima manfaat. Kemensos karena itu tidak langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan pencocokan data transaksi. Pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dilakukan untuk memastikan siapa yang sebenarnya menggunakan rekening atau melakukan transaksi. Pemerintah ingin bantuan sosial tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima dan tidak dialihkan untuk aktivitas perjudian.
Gus Ipul menegaskan penanganan terhadap pegawai yang terindikasi judi online menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas di lingkungan Kementerian Sosial. Inspektorat Jenderal akan menyelesaikan pemeriksaan sebelum menentukan tingkat pelanggaran dan sanksi terhadap masing-masing pegawai. Pimpinan setiap unit juga diminta meningkatkan pengawasan agar persoalan serupa dapat dicegah sejak awal. Kemensos menilai integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus terlihat dalam penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan perilaku sehari-hari aparatur. Pegawai yang mengelola program sosial mempunyai tanggung jawab besar karena anggaran yang digunakan berasal dari negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kemungkinan penggunaan uang kedinasan untuk judi online akan diperiksa secara lebih mendalam dan diperlakukan sebagai persoalan serius apabila terbukti. Hasil verifikasi yang ditargetkan selesai pada akhir September akan menjadi dasar Kemensos menentukan tindakan terhadap seluruh pegawai yang masuk dalam temuan tersebut.