Jakarta, 7 Mei 2026 – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan ketat terhadap potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk penegasan agar program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden serius dalam mengawal program MBG dan tidak ingin ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Menurut Irma, perhatian Presiden terhadap potensi korupsi memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memastikan program sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan yang banyak mendapat perhatian karena melibatkan anggaran besar dan ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Karena itu, pengawasan terhadap distribusi anggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan program dinilai menjadi hal penting agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Pengamat kebijakan publik menilai program dengan cakupan besar memang memiliki risiko penyimpangan apabila sistem pengawasan tidak berjalan kuat.
Mereka menyebut transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan berlapis sangat penting untuk menjaga efektivitas program pemerintah.
Selain pengawasan internal, keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas juga dianggap perlu untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung sesuai aturan.
Pengamat antikorupsi menilai pencegahan korupsi jauh lebih efektif dibanding penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Karena itu, identifikasi titik rawan penyimpangan sejak awal dinilai dapat membantu meminimalkan risiko kebocoran anggaran.
Pemerintah disebut ingin memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Di sisi lain, program tersebut juga terus menjadi bahan diskusi publik terkait efektivitas, prioritas anggaran, dan kesiapan pelaksanaannya di lapangan.
Sebagian pihak mendukung program MBG karena dinilai penting untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia, sementara pihak lain menyoroti perlunya pengawasan dan evaluasi ketat.
Pengamat ekonomi menyebut program sosial dengan anggaran besar harus memiliki sistem akuntabilitas yang kuat agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan apabila ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Irma NasDem menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap potensi korupsi menunjukkan pemerintah tidak ingin program strategis nasional tercoreng oleh praktik penyalahgunaan anggaran.
Dengan instruksi untuk memeriksa celah korupsi dalam program MBG, pemerintah diharapkan dapat menjalankan program tersebut secara lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.