Jakarta, 16 November 2026 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar rencana penerapan pungutan wisatawan asing di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki aturan penggunaan dana yang jelas dan mengikat. Pemerintah menilai penerimaan dari pungutan tersebut tidak seharusnya digunakan secara bebas untuk berbagai kebutuhan daerah, melainkan diarahkan pada pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas perubahan undang-undang mengenai Provinsi NTB dan NTT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kemenkeu menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dirancang secara hati-hati agar memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan pariwisata.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa dana hasil pungutan wisatawan asing sebaiknya memiliki peruntukan khusus atau earmarking. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan penerimaan secara terarah untuk kegiatan yang telah ditentukan sejak awal. Dalam konteks pariwisata, dana dapat digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, melindungi warisan budaya, serta mendukung kualitas kawasan wisata. Nufransa menilai pengaturan tersebut perlu disertai pengawasan yang ketat sebagaimana penerapan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tambahan penerimaan daerah tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan wisatawan.
Pembahasan mengenai pungutan wisatawan asing menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 mengenai Provinsi NTB dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 mengenai Provinsi NTT. Kedua rancangan tersebut turut membahas peluang penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan potensi ekonomi setempat. Sektor pariwisata dinilai memiliki peluang untuk mendukung penerimaan daerah karena NTT dan NTB mempunyai sejumlah destinasi yang menarik wisatawan internasional. Namun, Kemenkeu mengingatkan bahwa pembentukan sumber penerimaan baru tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Nufransa menegaskan bahwa setiap pungutan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menetapkan jenis pajak di luar yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila pungutan wisatawan asing dikategorikan sebagai retribusi yang belum termasuk dalam daftar yang ditentukan, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan di NTT dan NTB harus menjelaskan dasar kewenangan, kelompok wisatawan yang dikenai pungutan, mekanisme pembayaran, serta tata cara pengelolaan penerimaan. Aspek pertanggungjawaban juga perlu diatur agar penggunaan dana dapat diawasi secara transparan.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut mempertimbangkan pengalaman Bali yang lebih dahulu menerapkan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang. Kebijakan di Bali memiliki landasan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali serta peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Pembayaran dilakukan secara nontunai melalui sistem Love Bali dan hasilnya masuk ke kas daerah. Meski dapat menjadi bahan pembelajaran, Kemenkeu menilai kebijakan Bali tidak bisa langsung diterapkan dengan cara yang sama di NTT dan NTB. Setiap daerah memiliki karakteristik destinasi, akses transportasi, pola kunjungan wisatawan, serta kebutuhan pengelolaan lingkungan yang berbeda sehingga memerlukan kajian tersendiri.
Kementerian Pariwisata juga mengingatkan adanya risiko pungutan berlapis apabila wisatawan asing harus membayar biaya tambahan ketika berpindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa banyak wisatawan internasional memasuki Indonesia melalui Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo di NTT atau kawasan wisata di NTB. Apabila setiap daerah menerapkan pungutan tersendiri tanpa koordinasi, wisatawan berpotensi menghadapi biaya tambahan dalam satu rangkaian perjalanan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi persepsi terhadap daya saing pariwisata Indonesia. Karena itu, pemerintah menilai diperlukan kajian nasional mengenai besaran pungutan, mekanisme pembayaran, dan kemungkinan penyatuan sistem agar wisatawan tidak mengalami proses administrasi yang berulang.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pungutan wisatawan asing di Bali juga menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan tersebut. Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pungutan di Bali baru mencapai sekitar 30 hingga 40 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada penetapan tarif, tetapi juga efektivitas sistem pembayaran, pengawasan, dan kepatuhan wisatawan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pemungutan mudah dipahami serta tidak menimbulkan hambatan administratif yang berlebihan. Selain itu, penggunaan dana harus dapat dijelaskan kepada publik agar wisatawan mengetahui manfaat dari biaya yang dibayarkan, termasuk peningkatan fasilitas, kebersihan kawasan, dan upaya pelestarian lingkungan.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Kemenkeu mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sebaiknya tidak hanya mengandalkan pembentukan pungutan baru. Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah tersedia melalui pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan, digitalisasi layanan, serta perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi. NTT dan NTB memiliki potensi ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan pariwisata yang dapat dikembangkan sesuai kewenangan daerah. Penguatan basis penerimaan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat tanpa harus membebani sektor pariwisata melalui pungutan yang belum teruji efektivitasnya.
Kemenkeu menegaskan bahwa rencana pungutan wisatawan asing di NTT dan NTB masih membutuhkan pembahasan lanjutan sebelum dapat diterapkan. Pemerintah bersama DPR perlu memastikan kesesuaian dasar hukum, kejelasan penggunaan dana, serta dampaknya terhadap masyarakat dan industri pariwisata. Kajian juga harus mempertimbangkan kemampuan wisatawan membayar biaya tambahan dan manfaat yang akan diperoleh destinasi dalam jangka panjang. Apabila kebijakan akhirnya disetujui, hasil pungutan diharapkan benar-benar digunakan untuk menjaga kelestarian alam, melindungi budaya lokal, dan meningkatkan kualitas layanan wisata. Dengan pengaturan yang transparan serta pengawasan yang memadai, pengembangan pariwisata di NTT dan NTB diharapkan dapat berjalan seimbang antara peningkatan penerimaan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.