Jakarta, 18 Oktober 2026 – Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026). Penunjukan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut menarik perhatian karena Kristomei tercatat sebagai Kepala BNPB termuda sepanjang sejarah lembaga tersebut. Pada usia 50 tahun, ia dipercaya menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang telah memimpin BNPB selama hampir lima tahun. Meski baru menduduki jabatan tertinggi di lembaga kebencanaan nasional, Kristomei ternyata bukan sosok asing dalam penanganan bencana. Ia sebelumnya pernah terlibat langsung dalam kegiatan BNPB ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 pada 2020.
Pengalaman tersebut diungkapkan Kristomei saat menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BNPB di InaDRTG Pusdiklat BNPB, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengenang keterlibatannya bersama BNPB sekitar enam tahun lalu ketika masih berpangkat kolonel. Kristomei kala itu diperbantukan di pusat media BNPB untuk mendampingi Kepala BNPB saat itu, almarhum Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. Penugasan tersebut berlangsung ketika pemerintah menjalankan berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19. Ia bahkan mengaku pernah menginap di kantor BNPB karena harus mengikuti kegiatan penanganan darurat yang berlangsung intensif. Pengalaman tersebut membuatnya memahami sebagian mekanisme kerja lembaga yang kini dipimpinnya.
Kristomei Sianturi lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 6 Mei 1976. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 1994 sebelum melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer dan lulus pada 1997 dari kecabangan Infanteri. Latar belakang pendidikan militernya kemudian diperkuat melalui sejumlah pendidikan pengembangan kepemimpinan dan strategi pertahanan. Ia pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat serta Sekolah Staf dan Komando TNI. Selain itu, Kristomei menempuh pendidikan magister bidang manajemen pertahanan di Universitas Pertahanan. Kombinasi pendidikan akademis dan pengalaman militer menjadi bekal penting dalam perjalanan kariernya hingga dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Perjalanan karier Kristomei di lingkungan TNI Angkatan Darat mencakup berbagai penugasan operasional, teritorial, dan kepemimpinan satuan. Ia pernah bertugas di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat serta dipercaya menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kristomei juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0424/Tanggamus dan menduduki sejumlah posisi penting dalam struktur komando kewilayahan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai koordinasi personel, pengelolaan operasi, serta hubungan antara institusi militer dan masyarakat. Kemampuan tersebut memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penanggulangan bencana yang sering melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan. Dalam situasi darurat, koordinasi yang cepat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelamatan masyarakat.
Selain memiliki pengalaman lapangan, Kristomei dikenal melalui sejumlah jabatan strategis di bidang penerangan dan komunikasi publik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Penerangan Kodam Jaya sebelum dipercaya menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat pada 2023. Kariernya berlanjut ketika diangkat sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer pada 2024. Pada Maret 2025, Kristomei mendapatkan kepercayaan menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI yang bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi resmi institusi militer. Jabatan tersebut menuntut kemampuan mengelola komunikasi dalam berbagai situasi, termasuk ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Pengalaman di bidang komunikasi dinilai relevan dengan kebutuhan BNPB dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat, jelas, dan akurat.
Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPB, Kristomei menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Jabatan tersebut menjadi salah satu posisi penting dalam perjalanan kariernya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sebagai panglima kodam, ia memiliki tanggung jawab dalam pembinaan teritorial, kesiapan personel, serta koordinasi keamanan di wilayah tugasnya. Pengalaman memimpin organisasi berskala besar menjadi modal untuk menjalankan tanggung jawab baru di BNPB. Terlebih, lembaga tersebut membutuhkan kemampuan mengoordinasikan berbagai kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Kepemimpinan lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia.
Setelah resmi dilantik, Kristomei menegaskan bahwa dirinya mendapat arahan untuk segera bekerja menangani berbagai kondisi darurat bencana yang sedang berlangsung. Salah satu tantangan mendesak adalah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah daerah serta menimbulkan gangguan kualitas udara. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pemadaman di lapangan hingga dukungan peralatan dan personel. Kristomei juga menyampaikan perlunya mengevaluasi sumber daya yang tersedia, termasuk kemungkinan mempercepat bantuan dari luar negeri apabila dibutuhkan. Selain penanganan kebakaran, BNPB tetap memiliki tanggung jawab menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu, kesiapan sistem peringatan dini dan respons cepat menjadi perhatian penting pada masa awal kepemimpinannya.
Pergantian kepemimpinan BNPB dari Suharyanto kepada Kristomei Sianturi menandai dimulainya babak baru pengelolaan penanggulangan bencana nasional. Kristomei menyampaikan penghargaan terhadap kinerja pendahulunya yang telah memimpin berbagai operasi kebencanaan selama periode 2021 hingga 2026. Ia juga mengajak seluruh jajaran BNPB menjaga semangat kerja sama dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Sebagai Kepala BNPB termuda, Kristomei menghadapi harapan besar untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, kesiapsiagaan, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Pengalamannya dalam penanganan pandemi, kepemimpinan militer, dan komunikasi publik menjadi modal awal untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia.