HOKI Klarifikasi Isu Beras Fortifikasi, Empat Produk Masuk Pemeriksaan Pemerintah

HOKI Klarifikasi Isu Beras Fortifikasi, Empat Produk Masuk Pemeriksaan Pemerintah

Jakarta, 18 September 2026 – PT Buyung Poetra Sembada Tbk atau HOKI memberikan penjelasan setelah sejumlah produk beras fortifikasi perseroan terseret dalam temuan pemerintah mengenai produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu sebagaimana dicantumkan pada label. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan kepada manajemen HOKI terkait pemberitaan yang berkembang. Perseroan mengonfirmasi terdapat empat produk beras fortifikasi yang diproduksi dan dipasarkannya serta menjadi bagian dari pemeriksaan. Keempat produk tersebut adalah Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, dan HOK-1 Gohan. HOKI menyatakan produk-produk itu merupakan beras fortifikasi yang diperkaya dengan dua jenis vitamin. Perseroan juga memastikan kegiatan operasional tetap berjalan sambil mengikuti arahan dari regulator terkait proses pemeriksaan tersebut.

Penjelasan HOKI kepada bursa diberikan setelah BEI mengirimkan permintaan klarifikasi pada 16 September 2026. Permintaan itu berkaitan dengan pemberitaan mengenai 25 merek beras fortifikasi yang menjadi sorotan pemerintah. Dalam keterangannya, HOKI tidak membantah bahwa empat merek yang disebut merupakan produk perseroan. Namun, proses yang berlangsung berkaitan dengan pemeriksaan mengenai ketentuan keamanan, mutu, label, dan gizi pangan sehingga hasil dan dampaknya masih perlu dilihat berdasarkan tindak lanjut regulator. Perseroan menyatakan telah menerima surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengenai temuan terhadap produk tersebut. Manajemen kemudian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan.

Kasus tersebut mencuat setelah pemerintah mengungkap hasil pemeriksaan terhadap sejumlah produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan pengujian dilakukan melalui laboratorium terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Pemerintah menyebut sebagian produk yang diperiksa mempunyai kandungan yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Dari 27 merek yang diperiksa, pemerintah menyebut 25 di antaranya tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemerintah kemudian menginstruksikan penarikan terhadap produk yang dinilai bermasalah dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha terkait. Temuan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi, termasuk proses klarifikasi dari produsen.

Beras fortifikasi sendiri berbeda dengan beras biasa karena memperoleh tambahan zat gizi melalui pencampuran dengan kernel beras fortifikan. Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai kandungan gizi tertentu yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dipasarkan dengan klaim fortifikasi. Zat gizi yang menjadi perhatian antara lain vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng. Pengawasan terhadap kategori tersebut telah dilakukan pemerintah sejak beberapa bulan sebelumnya setelah ditemukan perubahan pola pemasaran dan kenaikan harga beras fortifikasi di sejumlah wilayah. Pemeriksaan sampel sebelumnya juga menemukan adanya produk yang hanya mencantumkan atau mengandung jenis zat gizi tertentu. Kondisi tersebut kemudian mendorong pengawasan lebih luas terhadap kesesuaian antara label, kandungan, mutu, dan harga produk.

Selain persoalan kandungan, pemerintah menyoroti harga sejumlah produk beras fortifikasi yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Dalam pemeriksaan yang diumumkan pemerintah, terdapat produk yang dipasarkan dengan harga hingga sekitar Rp57.600 per kilogram. Pemerintah membandingkannya dengan harga beras biasa yang disebut berada di kisaran Rp13.500 per kilogram dalam konteks temuan tersebut. Perbedaan harga menjadi perhatian karena konsumen membayar lebih mahal dengan pertimbangan adanya tambahan kandungan gizi. Pemerintah menilai klaim fortifikasi harus dapat dibuktikan dan sesuai dengan kandungan yang tercantum pada kemasan. Karena itu, pengawasan tidak hanya menyentuh aspek harga, tetapi juga perlindungan konsumen dan pemenuhan ketentuan pangan.

HOKI menyatakan masih mengevaluasi dampak yang mungkin muncul dari pemeriksaan terhadap empat produknya. Evaluasi mencakup kemungkinan pengaruh terhadap kegiatan operasional maupun kondisi finansial perseroan, termasuk biaya yang dapat timbul apabila terdapat proses penarikan produk. Sampai penjelasan diberikan kepada bursa, perusahaan belum dapat memperkirakan besaran dampak finansial secara pasti. HOKI menyatakan akan menyampaikan perkembangan berikutnya apabila terdapat informasi material yang perlu diketahui pemegang saham dan publik. Dengan demikian, belum terdapat angka resmi mengenai berapa besar potensi kerugian yang secara khusus timbul akibat persoalan tersebut. Operasional perusahaan disebut tetap berjalan selama proses tindak lanjut dengan regulator berlangsung.

Sentimen mengenai beras fortifikasi turut memberikan tekanan terhadap pergerakan saham HOKI di Bursa Efek Indonesia. Pada perdagangan Rabu, 16 September 2026, saham HOKI ditutup turun 3,64 persen atau dua poin menjadi Rp53 per saham. Dalam periode satu pekan, saham tersebut tercatat melemah sekitar 5,36 persen, sedangkan sepanjang tahun berjalan penurunannya mencapai sekitar 27,40 persen. Pergerakan itu terjadi ketika investor mencermati potensi dampak pemeriksaan produk terhadap kinerja perusahaan. Namun, perubahan harga saham di pasar dapat dipengaruhi berbagai faktor dan tidak semata-mata berasal dari satu pemberitaan. Kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan dampak terhadap operasional menjadi salah satu informasi yang ditunggu pasar.

Tekanan tersebut datang ketika kondisi keuangan HOKI juga masih menghadapi tantangan. Pada semester pertama 2026, pendapatan perseroan tercatat meningkat sekitar 32,45 persen secara tahunan menjadi Rp762,03 miliar dari Rp575,33 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan tersebut belum menghasilkan perbaikan pada laba bersih karena tekanan biaya masih membebani margin perusahaan. Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sekitar Rp57,21 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan kerugian sekitar Rp10,25 miliar pada semester pertama 2025. Kondisi tersebut membuat perkembangan terbaru mengenai produk fortifikasi mendapatkan perhatian karena perusahaan sedang berupaya memperbaiki profitabilitas.

Pemerintah sebelumnya telah meningkatkan pengawasan terhadap industri beras, termasuk kategori premium dan fortifikasi. Tujuannya memastikan produk yang beredar mempunyai mutu serta kandungan sesuai informasi yang diterima konsumen. Dalam konteks beras fortifikasi, kesesuaian kandungan menjadi semakin penting karena produk tersebut dipasarkan dengan manfaat tambahan yang berkaitan dengan pemenuhan zat gizi. Produsen karena itu dituntut memastikan proses produksi, pengujian, pelabelan, dan pemasaran memenuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, hasil pemeriksaan terhadap suatu produk tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme regulator dan proses klarifikasi agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditentukan secara tepat. Bagi konsumen, informasi yang jelas mengenai kandungan produk menjadi dasar penting sebelum menentukan pilihan.

HOKI kini menghadapi tahap penting untuk memberikan kepastian mengenai empat produk yang masuk dalam pemeriksaan sekaligus menjelaskan dampaknya terhadap kegiatan perusahaan. Perseroan telah mengakui produk Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, dan HOK-1 Gohan merupakan produk yang diproduksi dan dipasarkannya. Namun, besaran dampak operasional dan finansial dari tindak lanjut pemerintah belum dapat ditentukan pada tahap ini. Perusahaan menyatakan akan mematuhi arahan regulator dan menyampaikan perkembangan material sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Bagi pasar, perkembangan pemeriksaan akan menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi konsumen dan investor terhadap perseroan. Kesimpulan mengenai status serta tindak lanjut masing-masing produk tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan otoritas yang berwenang.

Jakarta, 18 September 2026 – PT Buyung Poetra Sembada Tbk atau HOKI memberikan penjelasan setelah sejumlah produk beras fortifikasi perseroan terseret dalam temuan pemerintah mengenai produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu sebagaimana dicantumkan pada label. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan kepada manajemen HOKI terkait pemberitaan yang berkembang. Perseroan mengonfirmasi terdapat empat produk beras fortifikasi yang diproduksi dan dipasarkannya serta menjadi bagian dari pemeriksaan. Keempat produk tersebut adalah Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, dan HOK-1 Gohan. HOKI menyatakan produk-produk itu merupakan beras fortifikasi yang diperkaya dengan dua jenis vitamin. Perseroan juga memastikan kegiatan operasional tetap berjalan sambil mengikuti arahan dari regulator terkait proses pemeriksaan tersebut.

Penjelasan HOKI kepada bursa diberikan setelah BEI mengirimkan permintaan klarifikasi pada 16 September 2026. Permintaan itu berkaitan dengan pemberitaan mengenai 25 merek beras fortifikasi yang menjadi sorotan pemerintah. Dalam keterangannya, HOKI tidak membantah bahwa empat merek yang disebut merupakan produk perseroan. Namun, proses yang berlangsung berkaitan dengan pemeriksaan mengenai ketentuan keamanan, mutu, label, dan gizi pangan sehingga hasil dan dampaknya masih perlu dilihat berdasarkan tindak lanjut regulator. Perseroan menyatakan telah menerima surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengenai temuan terhadap produk tersebut. Manajemen kemudian melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan.

Kasus tersebut mencuat setelah pemerintah mengungkap hasil pemeriksaan terhadap sejumlah produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan pengujian dilakukan melalui laboratorium terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Pemerintah menyebut sebagian produk yang diperiksa mempunyai kandungan yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Dari 27 merek yang diperiksa, pemerintah menyebut 25 di antaranya tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemerintah kemudian menginstruksikan penarikan terhadap produk yang dinilai bermasalah dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha terkait. Temuan tersebut masih membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi, termasuk proses klarifikasi dari produsen.

Beras fortifikasi sendiri berbeda dengan beras biasa karena memperoleh tambahan zat gizi melalui pencampuran dengan kernel beras fortifikan. Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai kandungan gizi tertentu yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dipasarkan dengan klaim fortifikasi. Zat gizi yang menjadi perhatian antara lain vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng. Pengawasan terhadap kategori tersebut telah dilakukan pemerintah sejak beberapa bulan sebelumnya setelah ditemukan perubahan pola pemasaran dan kenaikan harga beras fortifikasi di sejumlah wilayah. Pemeriksaan sampel sebelumnya juga menemukan adanya produk yang hanya mencantumkan atau mengandung jenis zat gizi tertentu. Kondisi tersebut kemudian mendorong pengawasan lebih luas terhadap kesesuaian antara label, kandungan, mutu, dan harga produk.

Selain persoalan kandungan, pemerintah menyoroti harga sejumlah produk beras fortifikasi yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Dalam pemeriksaan yang diumumkan pemerintah, terdapat produk yang dipasarkan dengan harga hingga sekitar Rp57.600 per kilogram. Pemerintah membandingkannya dengan harga beras biasa yang disebut berada di kisaran Rp13.500 per kilogram dalam konteks temuan tersebut. Perbedaan harga menjadi perhatian karena konsumen membayar lebih mahal dengan pertimbangan adanya tambahan kandungan gizi. Pemerintah menilai klaim fortifikasi harus dapat dibuktikan dan sesuai dengan kandungan yang tercantum pada kemasan. Karena itu, pengawasan tidak hanya menyentuh aspek harga, tetapi juga perlindungan konsumen dan pemenuhan ketentuan pangan.

HOKI menyatakan masih mengevaluasi dampak yang mungkin muncul dari pemeriksaan terhadap empat produknya. Evaluasi mencakup kemungkinan pengaruh terhadap kegiatan operasional maupun kondisi finansial perseroan, termasuk biaya yang dapat timbul apabila terdapat proses penarikan produk. Sampai penjelasan diberikan kepada bursa, perusahaan belum dapat memperkirakan besaran dampak finansial secara pasti. HOKI menyatakan akan menyampaikan perkembangan berikutnya apabila terdapat informasi material yang perlu diketahui pemegang saham dan publik. Dengan demikian, belum terdapat angka resmi mengenai berapa besar potensi kerugian yang secara khusus timbul akibat persoalan tersebut. Operasional perusahaan disebut tetap berjalan selama proses tindak lanjut dengan regulator berlangsung.

Sentimen mengenai beras fortifikasi turut memberikan tekanan terhadap pergerakan saham HOKI di Bursa Efek Indonesia. Pada perdagangan Rabu, 16 September 2026, saham HOKI ditutup turun 3,64 persen atau dua poin menjadi Rp53 per saham. Dalam periode satu pekan, saham tersebut tercatat melemah sekitar 5,36 persen, sedangkan sepanjang tahun berjalan penurunannya mencapai sekitar 27,40 persen. Pergerakan itu terjadi ketika investor mencermati potensi dampak pemeriksaan produk terhadap kinerja perusahaan. Namun, perubahan harga saham di pasar dapat dipengaruhi berbagai faktor dan tidak semata-mata berasal dari satu pemberitaan. Kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan dampak terhadap operasional menjadi salah satu informasi yang ditunggu pasar.

Tekanan tersebut datang ketika kondisi keuangan HOKI juga masih menghadapi tantangan. Pada semester pertama 2026, pendapatan perseroan tercatat meningkat sekitar 32,45 persen secara tahunan menjadi Rp762,03 miliar dari Rp575,33 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan tersebut belum menghasilkan perbaikan pada laba bersih karena tekanan biaya masih membebani margin perusahaan. Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sekitar Rp57,21 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan kerugian sekitar Rp10,25 miliar pada semester pertama 2025. Kondisi tersebut membuat perkembangan terbaru mengenai produk fortifikasi mendapatkan perhatian karena perusahaan sedang berupaya memperbaiki profitabilitas.

Pemerintah sebelumnya telah meningkatkan pengawasan terhadap industri beras, termasuk kategori premium dan fortifikasi. Tujuannya memastikan produk yang beredar mempunyai mutu serta kandungan sesuai informasi yang diterima konsumen. Dalam konteks beras fortifikasi, kesesuaian kandungan menjadi semakin penting karena produk tersebut dipasarkan dengan manfaat tambahan yang berkaitan dengan pemenuhan zat gizi. Produsen karena itu dituntut memastikan proses produksi, pengujian, pelabelan, dan pemasaran memenuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, hasil pemeriksaan terhadap suatu produk tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme regulator dan proses klarifikasi agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditentukan secara tepat. Bagi konsumen, informasi yang jelas mengenai kandungan produk menjadi dasar penting sebelum menentukan pilihan.

HOKI kini menghadapi tahap penting untuk memberikan kepastian mengenai empat produk yang masuk dalam pemeriksaan sekaligus menjelaskan dampaknya terhadap kegiatan perusahaan. Perseroan telah mengakui produk Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, dan HOK-1 Gohan merupakan produk yang diproduksi dan dipasarkannya. Namun, besaran dampak operasional dan finansial dari tindak lanjut pemerintah belum dapat ditentukan pada tahap ini. Perusahaan menyatakan akan mematuhi arahan regulator dan menyampaikan perkembangan material sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Bagi pasar, perkembangan pemeriksaan akan menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi konsumen dan investor terhadap perseroan. Kesimpulan mengenai status serta tindak lanjut masing-masing produk tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan otoritas yang berwenang.